Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Selasa, 13 Maret 2018 13:58:19 - Oleh : nakertrans HIPTK
 

Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan serta penegakkan terhadap peraturan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Sosialisasi UU Ketenagakerjaan dan Program Manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengundang 104 perusahaan yang belum masuk dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan belum pernah mendapatkan informasi tentang ketentuan ketenagakerjaan serta manfaat program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 sd 8 Maret 2018 bertempat di Gedung Binangun IV lantai 2 Lantai yang juga mengadirkan OPD terkait antara lain Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Dalam kegiatan ini sebagai narasumber Eko Wisnu Wardhana, SE (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menyampaikan sosialisasi dan arahan terhadap 104 perusahaan tersebut untuk dapat memenuhi ketentuan UU Ketenagakerjaan diantaranya :

1.        Pasal 99 ayat (1) UU 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan soaial tenaga kerja";

2.       Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) menyatakan bahwa "Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  sesuai dengan Program Jaminan yang diikuti".

3.       Pasal 14 UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa "Setiap orang termasuk orang asing yang bekeja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial".

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sofia Nurhidayati, SE (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kulon Progo) menyampaikan program manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya program manfaat ini merupakan hal yang wajib dan harus dipatuhi oleh Perusahaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan   UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Narasumber lain yang dihadirkan yaitu Sdr. Nofendi (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DIY) menyampaikan tentang ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan. Sementara dalam diskusi dan Tanya jawab peserta menanyakan teknis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara wajib lapor perusahaan secara online dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya diantaranya ketentuan UMK dan pembuatan Peraturan Perusahaan yang secara langsung dapat dijawab oleh semua narasumber yang dihadirkan.    

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak