Keinginan dan Harapan Transmigrasi Kulon Progo

KEINGINAN DAN HARAPAN TRANSMIGRASI KULON PROGO 

      Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten paling barat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kulon Progo. Meski angkanya terus menurun namun tetap masih paling bawah di banding kabupaten lainnya di wilayah DIY.  BPS mencatat tahun 2018 angka kemiskinan Kulon Progo sebesar 18,30%,  dua tahun sebelumnya tercatat 20,30 %. Berbagai jurus dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan melalui beberapa program kegiatan. Tidak ketinggalan salah satu solusi adalah melalui program transmigrasi, dengan meninggalkan tanah kelahiran menuju lokasi baru yang lebih luas dan menjanjikan masa depan lebih sejahtera atau terbebas dari kemiskinan.

      Program yang memberikan fasilitas gratis berupa rumah tinggal, lahan sekitar dua hektar, transportasi, jaminan hidup bahkan bantuan modal pada saat pemberangkatan, dari tahun ketahun terus menurun quota yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Namun demikian ternyata hal ini juga selaras dengan keinginan warga masyarakat Kulon Progo, kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan lokasi yang diberikan pemerintah, pulau Sumatera masih menjadi harapan calon transmigran namun bertolak sebelah tangan dengan pemerintah pusat selaku penyedia lokasi, karena justru yang sekarang banyak ada di pulau Sulawesi. “Sebenarnya masih tinggi minat warga Kulon Progo untuk transmigrasi tetapi tujuan mengarah ke pulau Sumatera, padahal pemerintah pusat sudah tidak lagi membuka lokasi transmigran di sana, banyaknya saudara yang lebih dahulu tinggal, dan mudahnya transportasi masih menjadi alasan memilih Sumatera, kita tidak bias memaksa untuk mengisi quota yang disiapkan,” ucap Kadinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Eko Wisnu Wardhana, S.E.

        Pemerintah daerah melalui Dinas Nakertrans tidak mampu berbuat banyak untuk mendorong warga beralih lokasi tujuan transmigrasi, karena salah satu syarat mengikuti transmigrasi adalah sukarela atau tidak ada paksaan. Tidak adanya daftar tunggu warga tranmigran juga akan menyulitkan pemkab untuk memenuhi quota yang akan diberikan di tahun berikutnya. Atas dasar itu sudah sepantasnya program transmigrasi perlu dipikirkan betul menyelaraskan antara keinginan masyarakat dan pemerintah, yang akhirnya akan menjadi dasar mengeluarkan kebijakan lokasi dan jumlah quota bagi daerah asal atau pengirim calon transmigran. Sudah selayaknya perencanaan transmigrasi melibatkan daerah asal sehingga pembangunan kawasan transmigran dapat terealisir sesuai harapan semua pihak. (Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kulon Progo).