MENGURANGI KEMISKINAN DENGAN MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SDM (2)

MENGURANGI KEMISKINAN DENGAN MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA (2)

EW Wardhana

     Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong masih tinggi, walaupun hal ini terkadang anomali jika dilihat dari Usia Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kebahagiaan, Rata-rata Lama Sekolah, yang semuanya tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

     Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Masih mendasar pada konsep Garis Kemiskinan BPS, maka :

  1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
  2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
  3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan

     Data Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik tersebut dapat diartikan pula sebagai daya beli masyarakat atau tingkat konsumsi masyarakat, namun hal tersebut terkadang juga berbeda atau bertolak belakang dengan budaya masyarakat, misalnya pola hidup hemat (gemi nastiti, prasojo), budaya prihatin, berpuasa, menjaga kesehatan, dan lain-lain

     Namun, terlepas dari itu semua, memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan agar semakin sejahtera/tidak miskin (dengan persepsi / ukuran apapun) untuk mencapai kebahagiaan hidup warga masyarakatnya.

     Kebahagiaan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat dengan tolok ukur daya beli dan tingkat konsumsi/pengeluaran per kapita per bulan dapat diartikan bahwa masyarakat harus mampu bekerja (tidak menganggur) dan memperoleh penghasilan dengan produktivitas yang tinggi (baik usia produktif maupun tidak produktif) bisa di sektor formal mupun informal

Salah satu tugas pemerintah adalah mengupayakan :

  1. Bagaimana yang belum bekerja/belum berpenghasilan kemudian bisa bekerja/berpenghasilan baik di sektor formal maupun informal.
  2. Bagaimana yang belum kompeten menjadi kompeten.

     Untuk dapat bekerja/berpenghasilan serta meningkatkan kompetensi/ kemampuan, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan saling melengkapi melalui berbagai kegiatan di lintas organisasi/stakeholder , diantaranya dengan :

  1. Penempatan
  2. Pelatihan
  3. Pendataan (Data Pilah Minat dan Data Telusur Siswa Lulusan SMK/SMA/MA)
  4. Informasi

     Dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka diperlukan penguatan BLK atau membentuk Tim seperti :

  1. Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja)
  2. Pembentukan SDC (Skill Development Center)
  3. Pembentukan KPVD (Komite Pelatihan Vokasi Daerah)

 

REVITALISASI BLK

Revitalisasi BLK meliputi :

1. Upgrade Fungsi BLK, dalam hal

    a. SDM dan Manajemen (Instruktur, Administrasi)

    • Kerja sama Instruktur dengan Perguruan Tinggi, Industri, LPK
    • Rekrutmen Instruktur bersumber dari praktisi dan Alumni Pelatihan

   b. Menjadi Rujukan Pelatihan sesuai perkembangan investasi daerah dan

       sekitarnya (Rujukan pelatihan Las dan Kebandarudaraan)

   c. Sebagai Mitra bagi Inustri, Sekolah (SMK) dan LPK-LPK

2. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi

    a. Non Regular (KEBANDARUDARAAN)

1). Kebutuhan dalam Bandara

2). Kebutuhan di luar Bandara (Aerocity dan Aerotropolis)

     b. Regular (NON KEBANDARUDARAAN)

1). Formal (untuk kebutuhan industri/instansi/dll)

2). Informal/wirausaha sebagai peluang Usaha

    • Bisnis Manajemen : Bahasa : Inggris, Jepang, Mandarin, Korea), Kewirausahaan, Pemasaran (Internet Marketing)
    • Ekonomi Kreatif : Kriya, Batik, dll
    • Kepariwisataan : Tour Guide & Travel Agent, Front Liner, House Keeping, Perhotelan, Salon/Spa, dll
    • Electrical and Engineering (Maintenance) : Teknisi Pendingin, Las, Elektronika, otomotif, dll

Seluruh Pelatihan Berbasis Kompetensi disertai dengan (On The Job  Training, Sertifikasi / Lisensi,  Pemagangan dan Upaya Penempatan)

3. Pengembangan Fisik

a. Pengembangan/ Peningkatan Sarana Gedung Workshop dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

b. Peningkatan Peralatan Praktek

c. Pengadaan Material Teaching (Peralatan Praktek, Perangkat E-Learning)

d. Pengembangan/ Peningkatan Peralatan TUK

2. PEMBENTUKAN SDC (Skill Development Center)

     Masalah Pengangguran/Ketenagakerjaan merupakan “Cross Cutting Isues” yaitu permasalahan yang saling terkait yang  tidak dapat diatasi/diselesaikan oleh hanya satu Sektor atau oleh jajaran Pemerintahan saja dan untuk mengatasinya perlu kerjabersama, sinergi dan ntegrasi dari semua pemangku kepentingan terkait, dengan memanfatkan semua sumber daya  yang telah tersedia baik di pusat dan daerah maupun antar sector.

     Skills Development Center SDC (Pusat Pengembangan Ketrampilan) adalah Wadah atau Forum yang melibatkan 4 (empat) unsur utama pemangku kepentingan terkait dengan masalah ketenagakerjaan yaitu unsur Academic (Diklat) unsur Busines (Dunia Usaha dan Dunia Industri), Community (LSM) dan unsur Government (Pemda), atau sinergi – ABCG.

     Wadah/Forum ini dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah guna mengatasi masalah Pengangguran/ketenagakerjaan di daerah melalui mekanisme pengembangan sinergitas untuk menciptakan Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait di daerah

     Konsep Dasar SDC adalah mendesentralisasikan penanganan masalah penganggguran/ketengakerjaan kepada Pemerintahan Daerah, karena itu pembentukan  SDC wilayah harus mengacu pada tiga (3) konsep dasar, yaitu:

  1. By, From & For Regional yaitu SDC harus dibentuk oleh, dari & untuk daerah sebagai wujud dari KOMITMEN Daerah;
  2. Bottom up & Supply - Demand Driven yaitu dengan melibatkan unsur Pemerintahan yang paling bawah dan melakukan Analisis Rasio terhadap baseline data yang mencakup kebutuhan Naker, pengangguran dan lembaga diklat dan dengan memperhatikan Local Wisdom.
  3. Utilize Unutilized Resources yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia didaerah guna dimanfaatkan dalam mengatasi pengangguran dengan membentuk Pusat-Pusat Pengembangan Ketrampilan Daerah (Regional for Skill Development Center) dengan Workplace sebagai Ujung Tombak (Spearhead).

 

3. PEMBENTUKAN KPVD (Komite Pelatihan Vokasi Daerah)

     Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia  [SDM] yang kompeten, melalui upaya peningkatan :

  1. Kompetensi “SDM tenaga kerja lokal” yang tinggi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar tenaga kerja di masing-masing daerah,
  2. Memiliki daya saing di pasar kerja nasional dan internasional dengan terobosan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh sektor industri di masing-maisng daerah,
  3. Koordinasi, kolaborasi, inklusif pemerintah daerah dan pusat, bersama dengan seluruh perusahaan sektor industri dengan tetap melibatkan seluruh stakeholder di masing-masing daerah.

     Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) mengintegrasikan kebutuhan di masing-masing daerah, yang mencakup :

  1. Promosi formasi pelatihan dan keterampilan, memfasilitas angkatan kerja dengan menjembatani antara pencari kerja dan dunia kerja,
  2. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensinya, berdasarkan kebutuhan perusahaan sektor industri,
  3. Penyediaan tempat pelatihan bagi pencari kerja dalam menghadapi dunia kerja,
  4. Pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung pelatihan vokasi dalam peningkatan keterampilan dan keahlian pencari kerja, dalam peningkatan produktifitas di masing-masing daerah,
  5. Penyampaian perumusan kebijakan sosial untuk mendukung peningkatan kualitas pekerja kepada Pemerintah Daerah di masing-masing daerah.