PENERIMAAN AUDIENSI ‘FORUM PENGUATAN HAK PENYANDANG DISABILITAS YOGYAKARTA

PENERIMAAN AUDIENSI ‘FORUM PENGUATAN HAK PENYANDANG DISABILITAS YOGYAKARTA

Segera Bentuk Unit Layanan Disabilitas Tenaga Kerja

            Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo menerima audiensi  Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) yang merupakan kerjasama antara Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah,  CIQAL (Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities), dan ILAI (Independen Legal Aid ) yang aktif mendorong terlindungi dan terpenuhinya hak penyandang disabilitas.

            Rombongan yang dipimpin Koordinator FPHPD Dr.Arni Surwanti,M.Si diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Eko Wisnu Wardhana,SE dan jajarannya di Ruang Nuri, Selasa (18/2).

             Koordinator FPHPD Dr.Arni Surwanti,M.Si mengatakan kedatangan ke Disnakertrans Kulon Progo terkait dengan pelaksanaan SDG’s di Kabupaten Kulon Progo khususnya dalam hal ketenagakerjaan bagi warga disabilitas.

            “Dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo masih belum memasukkan penyandang disabilitas, sehingga kami mengusulkan adanya peningkatan kualitas SDM penyandang disabilitas dengan membangun sistem informasi pangkalan data penyandang disabilitas usia kerja, peningkatan kompetensi melalui pelatihan - pelatihan di BLK, tersedianya informasi lowongan kerja dan terbentuknya unit layanan tenaga kerja disabilitas,”katanya.

            Menanggapi usulan tersebut, Kadinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo Eko Wisnu Wardhana,SE akan segera menindaklanjuti dalam peningkatan kompetensi SDM dengan mengalokasikan quota untuk pelatihan –pelatihan yang diselenggarakan di BLK Wates, melakukan pendataan yang selama ini telah berjalan dengan menambah data untuk warga disabilitas, melakukan sosialisasi kepada perushaan, BUMD dan BUMN serta membentuk unit layanan disabilitas tenaga kerja di kompleks Dinas Nakertrans.

            “Kita akan akomodir masukan dari FPHPD dengan memberikan quota pelatihan di BLK, melakukan pendataan ketenagakerjaan sosialisasi di perusahaan dan segera membentuk Tim dan ruangan unit layanan tenaga kerja disabilitas, sedangkan untuk lowongan kerja selama ini sudah kita informasikan, sehingga tinggal lebih ditingkatkan lagi,” kata Eko.