Disnakertrans KP Mengikuti Rapat Daring terkait Koordinasi Pendampingan Program Kartu Pra Kerja dan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan undangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 562/07294 mengikuti rapat secara daring terkait Koordinasi Pendampingan Program Kartu Pra Kerja dan Subsidi Upah Tenaga Kerja dibawah 5 juta. Hadir juga dari dinas tenaga kerja kabupaten/kota se DIY.

Dalam rapat koordinasi tersebut ada empat point yang dibahas tentang :
1) Program Subsidi Upah bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 5 juta
2) Program Kartu Prakerja
3) Pelaksanaan protokol kesehatan covid-19 dalam pelayanan di kantor masing-masing
4) Program Padat Karya

Masing-masing dinas kabupaten/Kota menyampaikan progress terkait hal tersebut.  Drs. Nur Wahyudi, M.M. menyampaikan bahwa terkait point bahasan sebagai berikut:

1) Terkait dengan subsidi upah tenaga kerja dibawah 5 juta rupiah, Dinas telah berkoordinasi dengan BPJS TK Kulon Progo dimana ada 3 kriteria utama calon penerima program yaitu:

  • Non. PNS, BUMN, BUMD;
  • Merupakan peserta aktif BPJSTK dibuktikan dengan kartu /nomor BPJS; 
  • Gaji/upah di bawah 5 juta rupiah. Data base calon tersebut ada di BPJS TK Yogyakarta. Adapun penjelasan lainnya adalah penyampaian dan input data di SIPP dilakukan maksimal 12 Agustus 2020

2) Terkait program Pra Kerja, untuk gelombang IV yang telah dibuka oleh pemerintah sejak 9 Agustus 2020, sudah sampai di masyarakat. Pada dasarnya Dinas siap melakukan pendampingan pendaftaran bagi masyarakat sesuai dengan kapasitas dari Pemerintah Daerah terkait program ini.

3) Untuk penerapan protokol kesehatan Covid-19 di pelayanan Dinas sudah dilakukan diantaranya protokol cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki ruang layanan, semua orang baik petugas maupun pelanggan menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh menggunakan thermo gun, pembatasan jumlah pengguna layanan di ruang layanan (maksimal 5 orang), penerapan social distancing di kursi tunggu pelanggan. Dinas juga selalu melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait penerapan protokol covid-19 di masing-masing perusahaan dibuktikan dengan adanya laporan dari perusahaan setiap minggunya.

4) Hal terakhir yaitu program Padat Karya BKK mendapatkan 3 lokasi, saat ini tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan di lokasi sebagaimana telah disampaikan dalam sosialisasi, agar tujuan dari program padat karya tetap sejalan dengan penerapan protokol kesehatan.