Instruksi Presiden Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

      Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Instruksi Presiden ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dimana, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggungjawab besar untuk menyelenggarakan program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan hak seluruh pekerja Indonesia.

      Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Wali Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran, dan pegawai pemerintahan non Aparatur Sipil Negara serta penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Presiden menginstruksikan kepada semua pihak untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

        Terbitnya Instruksi Presiden ini menjadi amunisi bagi BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah dan semua pihak terkait, untuk memperluas kepesertaan agar semua pekerja baik kerah putih, maupun kerah biru, pekerja formal maupun informal, dan pekerja yang mampu maupun yang rentan terlindungi dari resiko kerja. Cakupan kepesertaan menjadi tujuan utama jaminan sosial karena akan semakin banyak pekerja yang terlindungi dan memperoleh hak normatif sebagai pekerja. Pekerja yang terlindungi akan merasa tenang dan nyaman dalam bekerja dan akan mendorong meningkatnya produktifitas kerja.

       Selain menitik beratkan pada perluasan kepesertaan, di dalam instruksi presiden ini juga terdapat upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja dalam pemberian Jaminan Sosial bagi pekerjanya. Secara khusus upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung.

       Di dalam Instruksi Presiden ini, Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah Bupati/Wali Kota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayahnya. Kemudian mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif di Program Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan. Selanjutnya mendorong seluruh pekerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dan terakhir untuk dapat mengupayakan di dalam pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten mensyaratkatkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

        Guna mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 diperlukan komitmen dan kolaborasi antar lembaga-lembaga terkait, baik dari pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Usaha dan Pekerja itu sendiri. Komitmen yang kuat terhadap perlindungan pekerja dan kolaborasi yang baik antar lembaga perlu didukung dengan kesadaran dari pengusaha akan hak pekerjanya dan kesadaran pekerja itu sendiri untuk mengupayakan haknya, sehingga dapat mendorong terwujudnya perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia.

https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/files/file_uploads/6928f0bc4cd5f906ac176b872b19b648.pdf