Bupati Kulon Progo Menerbitkan Instruksi Bupati Guna Mendorong Optimalisasi Pelaksanaan Program Jami

     Pada tanggal 20 April 2021, Bupati Kulon Progo telah menandatangani Istruksi Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Diterbitkannya Instruksi Bupati ini dalam rangka untuk mengoptimalkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Kulon Progo melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Selain itu Intruksi Bupati Kulon Progo ini juga merupakan tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia.

      Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah se- Kabupate Kulon Progo, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo, Lurah se- Kulon Progo dan Para Pimpinan/Pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Bupati Kulon Progo meginstruksikan kepada seluruh pihak untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya diminta untuk menyusun dan menetapkan regulasi guna mendukung upaya optimalisasi Program Jaminan Sosial Keteagakerjaan sebagai perlindungan bagi pekerjanya. Selain membuat regulasi, Bupati juga mendorong kepada semua pihak untuk dapat mengupayakan alokasi anggaran guna mendukung program tersebut.

      Secara khusus  Bupati menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya untuk dapat memastikan seluruh pekerjanya harus terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, baik itu Komisaris/Pengawas, Direksri, hingga seluruh pegawai. Selain itu juga kepada seluruh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten, untuk dapat menjadikan kepesertaan aktif di Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen dalam setiap pengurusan izin.

      Instruksi Bupati Kulon Progo ini menjadi penguat bagi program-program dan kebijakan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo sampai dengan saat ini belum seluruh pekerja terlindungi dengan terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Masih banyak ditemui pekerja yang belum terlindungi dengan Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan, baik itu pekerja formal ataupun informal. Oleh sebab itu diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan jumlah kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jumlah kepesertaan yang meningkat, dapat  menjadi salah satu indikator meluasnya cakupan perlindungan bagi pekerja di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memperketat pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja di Kulon progo sendiri telah ditunjukan sebelumnya melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1/KB.KP/HKM/2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo. Nota Kesepakatan tersebut mendorong sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengupayakan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kulon Progo.

     Diharapkan seluruh pihak dapat melaksanakan Instruksi Bupati Kulon Progo tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama perlindungan bagi seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk pegawai pemerintahan Non  Aparatur Sipil Negara, dan Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat terwujud.

      Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hinnga saat ini, sangat berpengaruh terhadap jumlah kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Terjadi penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini dikarenakan tertekannya dunia usaha akibat Pandemi. Penurunan kepesertaan terjadi diseluruh program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

    Tekanan ekonomi selama masa pandemi membuat banyak perusahaan yang harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerjanya, sehingga kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga ikut terpengaruh. Selain itu juga banyak pekerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya sehingga kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga tidak berlanjut. Sedangkan untuk pekerja yang terdaftar sebagai peserta mandiri pun kerap kesulitan untuk membayar iuran kepesertaan akibat pendapatan yang menurun terdampak pandemi. Dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tentu diperlukan peran serta seluruh pihak untuk meningkatkan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo.