Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Kulon Progo 2018

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo melalui Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengupahan Kabupaten melakukan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten selama 2 (dua) hari pada hari Senin dan Selasa 20 dan 21 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat A Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo  dengan mengundang perusahaan perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang dihadiri pula anggota Dewan Pengupahan dari Unsur APINDO dan SPSI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja  dalam pengarahannya menjelaskan proses penetapan usulan upah minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 telah mendasar pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Perhitungan besaran UMP/UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan formula :

UMn = UMt + ( UMt x (inflasit + % Δ PDBt)

Keterangan :

UMn       : Upah Minimum yang akan ditetapkan

UMt        : Upah Minimum tahun berjalan

Inflasit    : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

Δ PDBt    : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.        

Inflasi Nasioal dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berdasarkan surat dari Pemerintah yaitu surat Kemenaker Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK/ -UPAH/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penyampaian data untuk inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 yang ditetapkan inflasi nasional sebesar 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua Persen) dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99% (Empat Koma Sembilan Persen) total 8,71% (Delapan Koma Tujuh Puluh Satu Persen).

Proses penetapan UMK kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengupahan Kabupaten diawali dengan Survei Kebutuhan Hidup layak (KHL) oleh Tim Anggota Dewan Pengupahan selama 10 (sepuluh) bulan sejak Januari sd Oktober 2017 yang mana dalam survei KHL tersebut diperoleh nilai KHL 2018 sebesar Rp.1.247.233,98;

Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada hari Selasa, 27 September 2017 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan pengupahan Kabupaten menyepakati bahwa Perhitungan besaran UMP/UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan formula :

UMn = UMt + ( UMt x (inflasit + % Δ PDBt)

Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Dewan pengupahan DIY dan Dewan Pengupahan Kab/Kota mengadakan rapat koordinasi membahas usulan upah minimum tahun 2018 yang akan diberlakukan di DIY yang menghasilkan kesepakatan Dewan Pengupahan DIY dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota DIY tahun 2018.

Dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo membuat Nota Dinas kepada Bupati terkait usulan penetapan UMK 2018, dan ditindaklanjuti dengan surat Bupati Kulon Progo Nomor 900/5219 tanggal 19 Oktober 2017 tentang rekomendasi usulan upah minimum kabupaten Kulon Progo tahun 2018 sebesar Rp.1.493.250,56 terjadi kenaikan sebesar 8,71% (Rp.  119.650,- ) dari upah minimum tahun 2017 sebesar Rp.1.373.600,-

Kemudian pada tanggal Kamis, 26 Oktober 2017 bertempat di Gedung Gadri Komplek Danurejan DIY Gubernur mengundang Bupati dan Walikota se DIY diadakan Rakor Penetapan UMP dan UMK DIY Tahun 2018. Dari pertemuan diterbitkan Kesepakatan Bersama Antara Pemda DIY dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota tentang Upah Minimum Yang diberlakukan di DIY pada Tahun 2018 dan untuk Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp.1.493.250 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang kemudian ditetapkan   Keputusan Gubernur DIY Nomor 223/KEP/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018 tanggal 2 Nopember 2017.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Eko Wisnu Wardhana, SE) menambahkan bahwa keputusan ini segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Perusahaan perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Dalam kesempatan ini perusahaan belum ada yang berniat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang tentunya apabila ada perusahaan yang akan melakukan usulan penangguhan harus memenuhi ketentuan KEPMENAKERTRANS No. 231 Tahun 2003  Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.